Pemerintah Inggris telah secara pasti menyatakan bahwa tidak ada penyesuaian lebih lanjut yang akan dilakukan terhadap proposal pajak warisan pertanian yang baru saja direvisi. Keputusan ini menyusul protes selama berbulan-bulan dari organisasi pertanian yang berpendapat bahwa pajak masih merugikan perekonomian pedesaan, meskipun ada peningkatan signifikan dalam ambang batas bebas pajak.
Protes dan Kompromi
Para petani menunjukkan penolakan mereka di Konferensi Pertanian Oxford awal pekan ini, dengan menggunakan tanduk traktor untuk mengganggu pidato Menteri Lingkungan Hidup Emma Reynolds. Pemerintah awalnya mengusulkan pajak 20% atas aset pertanian warisan yang melebihi £1 juta. Setelah mendapat tekanan, ambang batas tersebut dinaikkan menjadi £2,5 juta, sebuah langkah yang digambarkan sebagai “penurunan sebagian” oleh Country Land and Business Association (CLA). Reynolds menjelaskan bahwa perubahan lebih lanjut tidak mungkin dilakukan, dengan menyatakan bahwa dialog konstruktif – dibandingkan protes yang mengganggu – mempengaruhi kebijakan saat ini.
Revisi Kebijakan dan Batasannya
Kebijakan yang diperbarui ini memungkinkan pasangan untuk mentransfer hingga £5 juta aset pertanian yang memenuhi syarat bebas pajak, dengan memanfaatkan pengecualian pasangan. Jumlah ini merupakan peningkatan besar dari proposal awal, yang diproyeksikan menghasilkan £520 juta per tahun pada tahun 2029. Pemerintah membenarkan pajak awal sebagai cara untuk mencegah investor kaya mengeksploitasi lahan pertanian sebagai celah pajak sekaligus melindungi pertanian kecil.
Meskipun ambang batas dinaikkan, serikat petani tetap penting. Serikat Petani Nasional (NFU) terus mengadvokasi pembalikan kebijakan tersebut, karena menganggap kebijakan tersebut mempunyai kelemahan mendasar. Meskipun mengakui adanya bantuan yang dirasakan oleh banyak petani setelah revisi pada bulan Desember, Presiden NFU Tom Bradshaw menekankan bahwa tekanan politik yang berkelanjutan diperlukan untuk mencapai perubahan lebih lanjut.
Reformasi Skema Pembayaran
Reynolds juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap Insentif Pertanian Berkelanjutan (SFI), sebuah skema pengelolaan lahan ramah lingkungan pasca-Brexit. SFI menghadapi kritik awal tahun ini ketika pendanaan tiba-tiba dipotong, sehingga membuat petani berada dalam ketidakpastian. Pemerintah kini berjanji untuk menghindari penutupan mendadak serupa, dengan mengumumkan rencana untuk proses permohonan SFI yang lebih sederhana, adil, dan lebih stabil.
Skema baru ini akan dibuka secara bertahap, dimulai dengan pertanian yang lebih kecil di bawah 50 hektar pada bulan Juni, diikuti dengan jangka waktu penerapan yang lebih luas pada bulan September. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menyederhanakan jumlah inisiatif yang didanai dan berpotensi membatasi pembayaran masing-masing petani. Reynolds menekankan bahwa perlindungan lingkungan tidak terpisah dari profitabilitas namun penting untuk keberlanjutan jangka panjang.
Kekhawatiran yang Sedang Berlangsung dan Pandangan ke Depan
Meskipun ada jaminan dari pemerintah, kelompok pertanian tetap skeptis. Wildlife Trusts berpendapat bahwa anggaran saat ini untuk skema lingkungan hidup harus ditingkatkan secara signifikan agar dapat secara efektif mengatasi perubahan iklim dan penurunan jumlah satwa liar. Tinjauan profitabilitas baru-baru ini yang dilakukan oleh pemerintah mengungkapkan bahwa sektor pertanian merasa “bingung dan takut” dengan perubahan kebijakan yang sedang berlangsung.
Penolakan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pajak warisan semakin memperkuat kebijakan yang dianggap merugikan oleh banyak pihak di sektor pertanian. Meskipun bantuan telah diberikan, namun penolakan dari kelompok-kelompok industri utama menunjukkan bahwa masalah ini akan tetap menjadi bahan perdebatan dalam negosiasi politik di masa depan.
